SRAGEN, JAWA TENGAH – Digitalisasi pengelolaan pajak daerah tidak hanya menyangkut kemudahan pembayaran, tetapi juga bagaimana aktivitas petugas di lapangan dapat diawasi secara lebih terukur. Pendekatan tersebut dikembangkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Sragen melalui pemanfaatan aplikasi Mata Pandawa dan penggunaan kanal pembayaran non-tunai, termasuk Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada layanan yang telah mendukungnya.
Mata Pandawa mengandalkan fitur tracking berbasis Global Positioning System (GPS) untuk mendukung pemantauan lokasi petugas saat menjalankan tugas lapangan. Sementara itu, QRIS memberikan alternatif pembayaran digital bagi wajib pajak sehingga transaksi dapat dilakukan secara praktis tanpa harus menggunakan uang tunai.
Kedua teknologi tersebut memiliki fungsi berbeda, tetapi sama-sama mendukung modernisasi administrasi perpajakan daerah. GPS memperkuat aspek pengawasan kegiatan lapangan, sedangkan QRIS mendukung kemudahan transaksi pembayaran.
GPS Bantu Pantau Aktivitas Petugas Lapangan
Kepala BPKPD Kabupaten Sragen, Badrus Samsu Darusi, SSTP, M.Si., menjadi salah satu pihak yang mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung pengelolaan pendapatan daerah.
Dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, petugas memiliki tanggung jawab untuk menjalankan berbagai kegiatan, mulai dari kunjungan kepada wajib pajak, pendataan, penyampaian informasi kewajiban perpajakan, hingga penagihan sesuai penugasan.
Dengan wilayah kerja yang tersebar, pengawasan aktivitas petugas membutuhkan dukungan informasi yang memadai. Melalui fitur tracking GPS pada Mata Pandawa, informasi posisi petugas dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mendukung monitoring pelaksanaan tugas.
Teknologi tersebut membantu memberikan gambaran mengenai keberadaan petugas ketika melakukan kegiatan lapangan. Informasi lokasi selanjutnya dapat dipadukan dengan pencatatan aktivitas dan laporan pelaksanaan tugas untuk mendukung evaluasi.
Pendekatan ini diharapkan memperkuat akuntabilitas kerja, meningkatkan kedisiplinan, serta membantu pimpinan mengidentifikasi kendala yang membutuhkan tindak lanjut.
Pengawasan Perlu Didukung Data Lapangan
Inovator Mata Pandawa, Nuryahman Hartono, ST, M.Si., menjelaskan bahwa pengawasan petugas lapangan perlu didukung informasi yang dapat ditelusuri dan dievaluasi.
Menurutnya, pemantauan berbasis GPS memberikan informasi tambahan mengenai posisi petugas ketika melaksanakan tugas. Namun, informasi tersebut tetap perlu dibaca bersama catatan kegiatan dan hasil pekerjaan agar evaluasi tidak hanya berorientasi pada keberadaan petugas.
“Pemanfaatan tracking GPS membantu kami memperoleh informasi pendukung untuk memantau pelaksanaan tugas petugas di lapangan. Informasi tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan evaluasi bersama catatan kegiatan, laporan, dan hasil pelaksanaan tugas,” demikian rumusan kutipan yang diusulkan untuk dikonfirmasi kepada Nuryahman sebelum publikasi.
Dengan mekanisme tersebut, monitoring diharapkan dapat berjalan lebih sistematis. Hasil pemantauan juga dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan pembinaan, memperbaiki pola kerja, dan mengarahkan tindak lanjut sesuai kondisi di lapangan.
Mata Pandawa sendiri digunakan untuk mendukung pengawasan terhadap wajib pajak sekaligus aktivitas petugas. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya menyentuh proses administrasi, tetapi juga mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan.
QRIS Dorong Pembayaran Pajak Lebih Praktis
Selain pengawasan berbasis GPS, penggunaan pembayaran digital melalui QRIS menjadi bagian penting dalam modernisasi layanan perpajakan daerah.
QRIS memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran melalui aplikasi pembayaran yang mendukung standar tersebut, sesuai ketentuan dan kanal yang tersedia. Masyarakat tidak perlu selalu menyiapkan uang tunai ketika melakukan transaksi pada layanan pajak yang telah menyediakan fasilitas pembayaran QRIS.
Pembayaran non-tunai juga mendukung proses transaksi yang lebih praktis dan membantu tertib administrasi pembayaran. Meski demikian, bukti pembayaran dan pencatatan pada sistem resmi tetap perlu diperhatikan untuk memastikan transaksi dapat ditelusuri dengan baik.
Dalam konteks pelayanan publik, kemudahan pembayaran menjadi salah satu unsur penting untuk mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin mudah kanal pembayaran yang tersedia, semakin terbuka pula pilihan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban sesuai prosedur.
Penggunaan QRIS tetap perlu dibedakan dari fungsi Mata Pandawa. GPS berperan dalam mendukung pemantauan aktivitas petugas, sedangkan QRIS berfungsi sebagai sarana pembayaran. Keduanya tidak serta-merta berarti telah terintegrasi langsung dalam satu aplikasi.
Dua Pendekatan Digital, Satu Tujuan
Pemanfaatan GPS dan QRIS memperlihatkan dua sisi digitalisasi pajak daerah. Pada sisi operasional, teknologi GPS mendukung pengawasan dan evaluasi aktivitas petugas. Pada sisi pelayanan, QRIS membantu menyediakan alternatif pembayaran non-tunai bagi wajib pajak.
Kedua pendekatan tersebut dapat saling melengkapi dalam membangun administrasi perpajakan yang lebih modern. Pengawasan lapangan yang tertata perlu diimbangi layanan pembayaran yang mudah diakses, sementara pencatatan dan evaluasi tetap menjadi dasar untuk menjaga akuntabilitas.
Bagi BPKPD Kabupaten Sragen, pemanfaatan teknologi digital diharapkan mendukung peningkatan kualitas pengelolaan pajak daerah melalui proses kerja yang lebih terukur, pelayanan yang semakin praktis, dan pengawasan yang berkesinambungan.
Ke depan, efektivitas penerapan teknologi tersebut tetap bergantung pada konsistensi penggunaan aplikasi, kedisiplinan petugas, kualitas pencatatan, serta evaluasi berkala. Dengan dukungan aspek-aspek tersebut, digitalisasi diharapkan tidak berhenti pada penggunaan teknologi, tetapi memberikan manfaat nyata bagi tata kelola pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
